LSHMI ikut serta dalam Exsminasi Uu pemilu dan UU pilkada

 

Pekanbaru:Ceritariau.com-Menyoroti penyataan fritz, bahwa pada pilkada 2020 nanti bagi siapa yang tidak memiliki E-Ktp tidak bisa memilih. Tomi abdurahman.SH selaku Divisi kajian Isu LBHMI (Lembaga studi hukum mahasiswa islam) Jum'at (8/11/2019) mengatakan bahwasanya bawaslu jangan mencabut hak pemilih hanyak karena tidak tertib administrasi kependudukan. 

 

 

Dan KTP ataupun sejenis merupakan produk administrasi dibidang kependudukan, sedangkan hak pemilih merupakan Hak asasi dalam negara yang menganut sistem demokrasi lansung, jangan penyelenggara pemilu hanya berfikir untuk bergerak hanya sebatas formalitas-furmalitas saja. Dalam negara demokrasi, pemilik daripada pemilu adalah pemilih yaitu rakyat. 

 

 

Dan Tomi juga menyoroti terkait undang" pemilu dan undang pilkada yang ada. Jika kita melakukan eksaminasi terkait undang" tersebut, kita harus melihat dan mengkaji undang" tersebut dari berbagai perspektif. Karena pemilu merupakan suatu sistem yang sebenarnya tidak dikenal dalam ideologi pancasila, secara yuridis tonggak demokrasi dinegara kita berpegang pada sila ke empat dari pancasila yaitu demokrasi musyawarah dan keterwakilan. 

 

 

Namun karena untuk mengakomodir semangat reformasi segala sesuatu hal kita jadikan secara langsung sehingga sebenarnya ideologi kita pancasila itu ideologi terbuka atau ideologi tertutup. Pada kenyataannya dalam perspektif sosial politik kita lebih suka demokrasi langsung. Dengan segala persoalan yang muncul dan manfaat yang kita dapatkan dari sistem demokrasi tersebut.(sanusi)

Komentar Via Facebook :